PKP
PORTAL RESMI JDIH PKP

Temukan Produk Hukum
Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

Akses peraturan perumahan rakyat dan kawasan permukiman — lengkap, mudah, terpercaya.

Peraturan Menteri
PerMen PKP
Keputusan Menteri
KepMen PKP
Instruksi Menteri
InsMen PKP
Instrumen Hukum Lainnya
UU, PP, Perpres, dll.

Dokumen Hukum

11 dokumen ditemukan
Urutkan
Filter aktif: Undang-Undang Reset semua
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
31-03-2023 UU 980 Berlaku

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
05-01-2022 UU 698 Berlaku

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016
24-03-2016 UU 118 Berlaku

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
30-09-2014 UU 346 Diubah

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
10-11-2011 UU 246 Berlaku

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
12-01-2011 UU 2,390 Berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
26-04-2007 UU 1,374 Diubah

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
16-12-2002 UU 1,429 Diubah

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
09-04-1996 UU 317 Berlaku

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
24-09-1960 UU 460 Berlaku

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957
19-11-1957 UU 85 Berlaku

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang