Penerbitan Per Tahun
Rentang 1957 – 2026
Penambahan Dokumen (24 Bulan Terakhir)
Tren bulanan 2 tahun terakhir
Distribusi Per Jenis Peraturan
12 jenis peraturan terdaftar
Surat Edaran Sekretaris Jenderal
31
Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
11
Surat Edaran Inspektur Jenderal
10
Surat Edaran Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
4
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
1
Keputusan Bersama Menteri
1
Status Hukum
Komposisi seluruh dokumen
Peraturan Per Unit Organisasi
1 Kontributor
Jumlah dokumen yang diunggah oleh setiap pengelola beserta komposisi status peraturannya.
A
Admin Biro Hukum
156 dokumen
· s.d. 2026
🥇
Tabel Rekapitulasi Kontributor
Perbandingan lengkap seluruh unit organisasi
| # |
Nama / Unit |
Total |
Berlaku |
Diubah |
Dicabut |
Unduhan |
Tayangan |
| 1 |
Admin Biro Hukum |
156 |
128 |
18 |
1 |
93,366 |
77,570 |
Ringkasan Unduhan
Akumulasi seluruh pengunduhan dokumen
50,002
Terbanyak (1 Jenis)
Top 10 Dokumen Terbanyak Diunduh
Berdasarkan jumlah pengunduhan berkas
| # |
Peraturan |
Status |
Unduhan |
| 1 |
PERMEN No.4/2025
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
|
Berlaku |
13,542 |
| 2 |
SE No.3/2025
Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun
|
Berlaku |
7,191 |
| 3 |
UU No.6/2023
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang
|
Berlaku |
4,870 |
| 4 |
SE No.1/2026
Surat Edaran Direktur Jendral Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
|
Berlaku |
4,680 |
| 5 |
PP No.16/2021
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
|
Berlaku |
4,230 |
| 6 |
PERMEN No.10/2025
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
|
Diubah |
3,891 |
| 7 |
KEPMEN No.23/2026
Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Besaran Harga Jual, Luas Lantai, Suku Bungan, dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Untuk Satuan Rumah Susun Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
|
Berlaku |
3,141 |
| 8 |
PERMEN No.17/2021
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun
|
Berlaku |
2,889 |
| 9 |
PERMEN No.1/2026
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah
|
Berlaku |
2,707 |
| 10 |
PERMEN No.2/2026
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
|
Berlaku |
2,585 |
Ringkasan Tayangan
Akumulasi jumlah halaman detail yang dikunjungi
37,201
Terbanyak (1 Jenis)
Top Bidang Hukum
-
1
Hukum Umum
16
-
2
Hukum Administrasi Negara
12
-
3
HUKUM TATA NEGARA
3
-
4
Perhimpunan-Satuan Rumah Susun
1
Top 10 Dokumen Terbanyak Dilihat
Berdasarkan jumlah tayangan halaman detail
| # |
Peraturan |
Status |
Tayangan |
| 1 |
PERMEN No.4/2025
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
|
Berlaku |
6,052 |
| 2 |
PERMEN No.5/2025
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah
|
Diubah |
3,238 |
| 3 |
PERMEN No.10/2025
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
|
Diubah |
2,961 |
| 4 |
UU No.1/2011
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
|
Berlaku |
2,787 |
| 5 |
PERMEN No.1/2026
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah
|
Berlaku |
2,656 |
| 6 |
PP No.16/2021
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
|
Berlaku |
2,319 |
| 7 |
PERMEN No.4/2026
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
|
Berlaku |
2,271 |
| 8 |
SE No.1/2026
Surat Edaran Direktur Jendral Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
|
Berlaku |
2,102 |
| 9 |
PERMEN No.2/2026
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
|
Berlaku |
2,021 |
| 10 |
UU No.26/2007
Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
|
Diubah |
1,940 |
Data Dokumen PUU vs Non-PUU
0
Peraturan PUU
0% dari total
156
Non-PUU
100% dari total
Jenis Non-PUU
Surat Edaran Sekretaris Jenderal
31
Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
11
Surat Edaran Inspektur Jenderal
10
Surat Edaran Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
4
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
1
Keputusan Bersama Menteri
1