Menteri PKP Dorong BNI Percepat Penyaluran KPP untuk Gerakkan Ekonomi Rakyat

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk mempercepat dan meningkatkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai instrumen pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi pelaku usaha di sektor perumahan dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat BNI di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Berdasarkan data BNI, terdapat potensi pembiayaan KPP sebesar Rp225,5 miliar yang berasal dari 418 calon debitur.

Dari sisi supply, terdapat 17 calon debitur dengan total plafon Rp73,8 miliar, yang terdiri atas enam developer dengan plafon Rp27 miliar, enam kontraktor Rp25 miliar, dan lima toko bangunan Rp21,7 miliar. Sementara dari sisi demand, terdapat 401 calon debitur UMKM dengan total plafon Rp151,7 miliar.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP berdialog langsung dengan sejumlah peserta untuk mengetahui kondisi di lapangan. Ia menanyakan besaran pembiayaan, suku bunga, proses pengajuan, hingga memastikan tidak adanya pungutan di luar ketentuan.

Menteri PKP juga berdialog dengan pelaku usaha dan pengembang rumah subsidi mengenai pemanfaatan KPP. Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya Menteri untuk melihat langsung kebutuhan dan kondisi pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan perumahan.

Menteri PKP menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program pembiayaan. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan apabila menemukan adanya pungutan atau hambatan yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, praktik pungutan dapat meningkatkan biaya ekonomi dan pada akhirnya membebani masyarakat.

Menurut Menteri, KPP tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh pembiayaan perumahan, tetapi juga mendorong pelaku usaha agar dapat berkembang dan naik kelas. Ekosistem tersebut mencakup developer, kontraktor, toko bangunan, hingga UMKM yang menjalankan usaha dari rumah.

“Kita harus naik kelas. Kita harus bangga kalau orang miskin jadi menengah, menengah jadi atas. Tapi dengan cara yang benar, bukan korupsi,” kata Menteri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akses rumah subsidi melalui layanan Sikumbang. Menteri mengarahkan peserta untuk mencari informasi perumahan berdasarkan lokasi dan melihat pilihan rumah yang tersedia. Komisaris BP Tapera Heru juga turut mempraktikkan penggunaan Sikumbang secara langsung di hadapan peserta.

Menteri PKP menjelaskan bahwa kemudahan akses informasi perlu berjalan beriringan dengan kemudahan pembiayaan. Masyarakat yang memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memanfaatkan skema pembiayaan rumah subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM agar mampu memahami kebutuhan modal, omzet, serta kondisi keuangan usahanya. Dengan pemahaman tersebut, UMKM diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan secara produktif dan berkembang secara berkelanjutan.

Menteri PKP berharap BNI dapat meningkatkan penyaluran KPP hingga akhir tahun dan menjadi salah satu bank dengan penyerapan KPP terbaik. Ia menilai persaingan antarbank dalam menyalurkan pembiayaan perumahan merupakan bagian dari persaingan sehat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya percaya BNI bisa ke depan lebih maju lagi dan lebih baik lagi. BNI juga membuat sejarah sebagai bank yang penyerapan KPP-nya paling tinggi, bukan paling rendah,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), jajaran BP Tapera, jajaran BNI, DPP Pengembangan, serta para pengembang perumahan