Hadiri Sosialisasi KUR Perumahan Bersama BRI, Menteri PKP Dorong Perluasan Akses Pembiayaan

Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gelanggang Jakarta Timur, Kamis (10/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, kami menegaskan pentingnya kecepatan, kemudahan, dan ketepatan layanan pembiayaan agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari penguatan pembiayaan perumahan, target plafon Kredit Program Perumahan (KPP) Tahun 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp36 triliun telah ditingkatkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga Rp50 triliun. Ini merupakan kepercayaan yang diberikan terhadap capaian Kredit Program Perumahan.

Hingga 8 September 2026, realisasi KPP telah mencapai Rp24,9 triliun yang disalurkan kepada 107.603 debitur atau sekitar 65,24 persen dari target tahun berjalan.

Dari sisi penyaluran, pembiayaan pada sisi permintaan atau demand masih mendominasi dengan kontribusi 66,38 persen atau sebesar Rp16,53 triliun. Sementara itu, pembiayaan pada sisi penyediaan atau supply mencapai 33,62 persen atau sebesar Rp8,37 triliun.

Pada sisi demand, pemanfaatan dana KPP paling banyak digunakan untuk kebutuhan renovasi rumah yang telah dimanfaatkan oleh 85.995 debitur. Sementara pada sisi supply, penyaluran terbesar diserap oleh sektor pengembang perumahan dengan nilai mencapai Rp4,95 triliun.

Program KPP tersebut saat ini didukung oleh 29 bank yang terdiri atas Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan perbankan swasta. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu penyalur terbesar dengan realisasi sekitar Rp12 triliun atau 48,19 persen dari total realisasi nasional.

Menteri PKP melihat peran perbankan, khususnya BRI, sangat strategis dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, baik dari sisi masyarakat sebagai penerima pembiayaan maupun dari sisi pelaku usaha yang mendukung penyediaan hunian.

Berdasarkan realisasi KPP per provinsi hingga awal September 2026, Jawa Tengah mencatat nilai penyaluran tertinggi sebesar Rp5,66 triliun. Sementara itu, DKI Jakarta berada di peringkat kesembilan dengan realisasi sebesar Rp608,37 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga harus memastikan pelaksanaannya berjalan cepat dan mudah bagi masyarakat.

"Negara sudah menyediakan Rp50 triliun dan dari BRI saya mau 55 persen. BRI harus punya strategi agar demand dan supply-nya juga kuat. Caranya bisa dari sistem, strategi, dan pertemuan-pertemuan strategis," ujar Menteri Ara.

Menurutnya, penguatan strategi penyaluran harus dilakukan secara konkret agar peningkatan plafon pembiayaan dapat diikuti dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sektor perumahan.

"Sistem ekonomi di BRI sudah kuat. Saya minta awal Oktober kuota bisa bertambah. Saya yakin Rp20 triliun terpenuhi, saya yakin BRI bisa," imbuh Menteri PKP.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP juga berdialog secara langsung dengan sejumlah nasabah KPP yang berasal dari pelaku UMKM, pengembang perumahan, kontraktor, hingga toko bangunan. Dialog tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai proses pengajuan, persyaratan, kecepatan pelayanan, serta berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses KUR Perumahan.

Dari hasil dialog, para nasabah secara umum mengapresiasi proses pengajuan pembiayaan di BRI yang dinilai berjalan baik, cepat, dan lancar. Hal tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan pembiayaan perumahan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menteri PKP juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengecekan langsung terhadap proses dan pelaksanaan KUR Perumahan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah laporkan ke Presiden Prabowo kalau capaian KUR Perumahan terbesar adalah dari BRI. Terima kasih atas kerja keras dan dukungan yang besar untuk membuat sistem yang mudah, murah dan cepat." kata Menteri Ara.

Menteri PKP berpandangan bahwa regulasi harus menjadi solusi, bukan menjadi hambatan. Karena itu, setiap kebijakan dan mekanisme pembiayaan perlu terus dievaluasi agar semakin sederhana, cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh masyarakat.

"Jangan sampai aturan-aturan yang ada malah menyulitkan rakyat untuk mendapatkan manfaat. Dengan regulasi dan solusi yang baik dan cepat, kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan akses pembiayaan perumahan dan membuat orang-orang kaya baru di seluruh Indonesia" tegas Menteri PKP.

Penguatan KPP dan KUR Perumahan diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi di sepanjang rantai pasok sektor perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, UMKM, hingga toko dan pemasok bahan bangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera juga aktif mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) kepada nasabah untuk mempermudah masyarakat mencari dan mendapatkan rumah subsidi. (*)