Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Podcast Suara Hunian Kupas Tuntas FLPP: Rekor 2025 dan Strategi Besar 2026

Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadirkan dialog informatif melalui Podcast Suara Hunian bertema “Gaji Gak Tetap = Ditolak KPR? BP Tapera Bocorkan Jalur Khusus! ” yang tayang Sabtu malam (31/1/2026) di kanal YouTube Kementerian PKP.

Episode ini menghadirkan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, bersama host Salamuddin Daeng selaku Staf Khusus Bidang Kajian, Penelitian, dan Media Kementerian PKP.

Perbincangan mengulas peran strategis skema FLPP sebagai instrumen utama negara dalam membuka akses kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus memaparkan capaian bersejarah 2025 dan arah penguatan kebijakan di 2026.

Dalam dialog yang santai namun sarat substansi, Heru menjelaskan peran kunci BP Tapera dalam menjaga kesinambungan likuiditas pembiayaan FLPP sehingga bank penyalur dapat menyalurkan KPR subsidi secara masif dan memberi kepastian bagi pengembang membangun rumah subsidi sesuai kebutuhan riil masyarakat.

“Ini membuktikan bahwa anggapan minat masyarakat terhadap rumah subsidi lesu, tidak terbukti. Justru kita mampu tumbuh, bahkan 2025 menjadi capaian terbesar sepanjang sejarah,” ujar Heru.

Sepanjang 2025, penyaluran FLPP mencapai 278.868 unit rumah subsidi senilai Rp34,64 triliun, tertinggi sejak program berjalan pada 2010. Capaian ini ditopang kolaborasi 41 bank penyalur, 22 asosiasi perumahan, serta 8.113 pengembang di seluruh Indonesia.

Memasuki 2026, pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi dengan dukungan anggaran Rp37,1 triliun, disertai penguatan strategi, inovasi sistem, dan peningkatan pengawasan mutu agar program semakin tepat sasaran bagi MBR.

“Tahun 2026, Pak Menteri Ara fokus mengatasi backlog di perkotaan melalui konsep hunian vertikal yang nantinya dapat dibiayai dengan KPR subsidi FLPP,” ungkap Heru.

Selain itu, dengan dukungan Kementerian PKP, BP Tapera juga mendorong akses rumah layak bagi MBR non-fixed income seperti pekerja sektor informal agar semakin banyak masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan rumah dapat terjangkau.

“Kami membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penyalur agar minimal 15% dialokasikan bagi masyarakat non-fixed income,” ujar Heru.

Podcast ini juga mengurai alur MBR mendapatkan rumah subsidi, mulai dari persyaratan, pengajuan di bank, proses akad, hingga mekanisme pengembang dalam mengakses pembiayaan melalui ekosistem FLPP.

Tak kalah penting, dibahas pula pengawasan kuantitas dan kualitas hunian agar rumah subsidi tidak hanya tersalurkan dalam jumlah besar, tetapi juga benar-benar layak huni dan berkelanjutan.