Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kementerian PKP Jadikan Rusun Subsidi Motor Pertumbuhan Ekonomi 2026

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menghadiri acara Nusantara Economic Outlook 2026 yang mengangkat tema “Enhancing National Resilience, Sustainable Growth”, sebagai forum strategis membahas arah kebijakan dan tantangan pembangunan nasional ke depan, Rabu (4/2/2026).

Dalam forum tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penyediaan hunian layak dan terjangkau dinilai menjadi fondasi utama bagi stabilitas sosial dan peningkatan produktivitas masyarakat.

“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tetapi menyangkut kualitas hidup, keadilan sosial, dan daya saing bangsa. Karena itu, sektor ini harus menjadi bagian dari strategi besar ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Menteri Ara.

Menteri Ara menegaskan bahwa pada tahun 2026, program prioritas Kementerian PKP adalah pembangunan rusun subsidi, sebagai solusi atas keterbatasan lahan hunian, khususnya di kawasan perkotaan dan industri. Salah satu program prioritas yang saat ini tengah dilaksanakan adalah pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.

“Pada 2026, fokus kami adalah aksi nyata. Program prioritas Kementerian PKP adalah rusun subsidi, dan saat ini sudah mulai kami laksanakan di Meikarta. Lahan di Meikarta sudah clean and clear dari segi hukum karena sebelumnya telah kami koordinasikan dan pastikan bersama KPK, dan Gubernur Jawa Barat,” tegas Maruarar.

Ia menjelaskan, pembangunan rusun subsidi di Meikarta dirancang sebagai model pengembangan hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan kawasan industri, sehingga dapat menjawab tingginya kebutuhan hunian pekerja sekaligus menekan biaya hidup masyarakat.

“Rusun subsidi ini tidak hanya menjawab persoalan hunian, tetapi juga mendukung produktivitas tenaga kerja, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui partisipasinya dalam Nusantara Economic Outlook 2026, Kementerian PKP menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya penyediaan hunian layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)